OJK Dorong Penyelenggara Keuangan Digital Prioritaskan Keamanan Siber
Jakarta – Keamanan siber bukan lagi sekedar masalah teknis, namun menjadi prioritas utama untuk industri keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD) untuk memandang keamanan siber sebagai investasi strategis.
Mengutip pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas ITSK dan IAKD OJK, Adi Budiarso, keamanan siber menjadi faktor kunci dalam membangun kredibilitas, menjaga kelangsungan layanan, serta meningkatkan daya saing di era ekonomi digital saat ini.
Paradigma ke Resilience-Based Security
Adi menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari keamanan berbasis kepatuhan (compliance-based security) menuju keamanan berbasis ketahanan (resilience-based security). Artinya, keamanan siber tidak boleh hanya dipenuhi untuk mematuhi regulasi, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.
“Kepercayaan adalah aset utama dalam ekonomi digital. Kita harus memastikan inovasi teknologi sejalan dengan upaya pengamanan data. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi dapat menjadi celah baru bagi risiko bagi masyarakat dan industri,” ujar Adi.
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Selain itu, OJK juga menggarisbawahi perlunya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, kedisiplinan operasional, serta budaya transparansi dalam melaporkan insiden terkait keamanan siber.
Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), OJK menyelenggarakan workshop keamanan siber bagi penyelenggara ITSK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kewaspadaan, serta kapasitas industri dalam menghadapi ancaman siber.
Di tengah kompleksitas ancaman siber yang lintas sektor, OJK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk membangun ketahanan siber nasional. Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengelola risiko siber secara holistik.
