Jakarta – Penerapan windfall tax terhadap perusahaan batu bara dan nikel di Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp66,03 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menyarankan agar pemerintah segera menerapkan kebijakan tersebut untuk memaksimalkan penerimaan negara. Selain itu, peneliti Celios juga memperkirakan bahwa dengan penerapan windfall tax pada perusahaan nikel, negara bisa memperoleh hingga Rp14,08 triliun.
Momentum Penerapan Windfall Tax
Menurut peneliti Celios, Jaya Darmawan, momentum penerapan windfall tax di Indonesia saat ini semakin kuat. Lonjakan keuntungan dari sektor energi terutama terlihat dari harga batu bara dan nikel yang naik secara signifikan. Hal ini dianggap sebagai potensi penerimaan yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin meningkat.
Dari perspektif fiskal sumber daya alam, ekonom Indef Aryo Irhamna menyoroti bahwa desain penerimaan negara dari sektor ekstraktif masih menggunakan instrumen warisan era migas. Namun, kontribusi terbesar saat ini berasal dari batu bara, yang menyumbang lebih dari setengah PNBP SDA pada 2024.
Reformasi Fiskal
Aryo mengusulkan dua jalur reformasi yang berjalan paralel dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Jalur pertama adalah dengan merevisi peraturan yang berlaku saat ini agar lebih responsif terhadap kondisi pasar. Jalur kedua adalah dengan menyiapkan RUU Progressive Resource Rent Tax (PRRT) sebagai pajak progresif atas economic rent yang otomatis nol saat harga rendah dan baru aktif saat laba melampaui batas normal.
Melalui penerapan windfall tax, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor migas dan batu bara. Dengan persiapan yang matang, hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang baik bagi masa depan Indonesia.
