Komisi B DPRD DKI Dorong BUMD Pastikan Efektivitas Program dan Pendapatan
Komisi B DPRD DKI Jakarta mengimbau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Target Pendapatan BUMD Harus Realistis
Nova Harivan Paloh menegaskan bahwa waktu pelaksanaan APBD perubahan relatif singkat, sehingga setiap kegiatan dan target pendapatan BUMD harus disusun secara realistis. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan optimalisasi pendapatan dan memastikan bahwa target tersebut dapat tercapai.
Komisi B DPRD DKI Jakarta juga menyoroti BUMD seperti PT. Food Station Tjipinang Jaya yang akan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Meskipun terdapat komoditas yang tidak mampu dipasarkan sesuai target awal, Nova meminta agar hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menurunkan target pendapatan.
Sinergi Antara BUMD dan Instansi Terkait
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Hengky Wijaya, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara BUMD dan perangkat daerah lainnya. Hal ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Hengky juga menyoroti penggunaan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station dan potensi sinergi antarinstansi yang semakin kuat.
Hengky menilai bahwa pemanfaatan fasilitas yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD. Dengan adanya sinergi antara Food Station, BUMD lain, dan Dinas KPKP, diharapkan potensi persoalan dapat dikurangi dan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
