Sunday, November 8, 2026
HomeBisnisPemerintah Resmikan Satgas P2BBL Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Pemerintah Resmikan Satgas P2BBL Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Peresmian berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pembentukan satgas tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga yang sudah ada. Menurut dia, Satgas P2BBL dibentuk untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, serta kemampuan operasional dalam menghadapi pengeluaran benih lobster secara ilegal.

“Satgas bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, tetapi untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional yang kita miliki,” kata Dudung dalam acara tersebut.

Koordinasi data hingga penindakan

Satgas P2BBL dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Dalam struktur satgas, Dudung bertindak sebagai Ketua Pengarah, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjabat Ketua Pelaksana. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Dudung menjelaskan, satgas memiliki tugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, langkah pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum. Penyatuan langkah tersebut ditujukan agar kementerian dan lembaga terkait memiliki arah yang sama dalam memberantas penyelundupan benih lobster.

“Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, dan penindakan, serta penetapan target penegakan hukum,” ujar Dudung.

Trenggono menyebut penyelundupan benih bening lobster sebagai praktik ilegal yang terorganisasi. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas instansi. Ia mengatakan pengaturan organisasi, tata kerja, dan pedoman operasi satgas telah disiapkan sehingga Satgas P2BBL dapat langsung menjalankan tugas setelah diluncurkan.

“Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi, penindakan, dan penegakan hukum,” ujar Trenggono.

Potensi ekonomi dan pengawasan berkelanjutan

Pemerintah mencatat potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola secara terukur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan budi daya, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Trenggono.

Langkah pemberantasan penyelundupan juga berlangsung bersamaan dengan pengembangan budi daya lobster. Pada 3 September 2026, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan sekitar 150 ribu benih bening lobster di kawasan Jalan Tol Jagorawi. Sementara itu, KKP pada 10 September 2026 melaporkan 339,5 kilogram lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura.

Dudung menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional agar kegiatan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir yang sah tetap memiliki ruang untuk berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Satgas P2BBL akan dievaluasi setiap bulan untuk memantau pencapaian target dan sasaran. Hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden.

Source link

RELATED ARTICLES

Paling Populer