Sunday, November 8, 2026
HomeFinansialPeneliti: Bea Ekspor Batu Bara Lebih Tepat dari Pajak Ritel

Peneliti: Bea Ekspor Batu Bara Lebih Tepat dari Pajak Ritel

Peneliti Sustain, Adila Isfandiari, mendorong pemerintah memilih bea ekspor batu bara sebagai salah satu sumber tambahan penerimaan negara untuk menutup celah defisit APBN. Menurut dia, kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dibandingkan memperketat pajak pada sektor ritel dan konsumsi yang berisiko menekan daya beli masyarakat.

Dalam paparan tertulis di Jakarta, Rabu, Adila mengatakan kenaikan pajak pada barang-barang yang dibeli sehari-hari dapat membebani kelompok kelas menengah ke bawah. Dampaknya, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada konsumsi domestik.

“Seharusnya memungut dari sektor yang menikmati durian runtuh (windfall profit) dari harga batu bara yang tinggi, jadi tidak membebani keranjang belanja harian masyarakat,” kata Adila.

Potensi penerimaan Rp97,40 triliun

Sustain memperkirakan bea keluar atas ekspor batu bara berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp97,40 triliun per tahun. Estimasi itu menggunakan asumsi 65 persen dari total produksi batu bara Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor, kurs Rp18.000 per dolar AS, serta harga batu bara sekitar 140-150 dolar AS per metrik ton.

Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan prospek harga batu bara berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada periode pertama November 2026. Sustain turut menilai penguatan harga batu bara yang dipengaruhi dinamika geopolitik global menjadi momentum bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sebelumnya sempat tertunda.

“Bea keluar atas ekspor batu bara adalah instrumen fiskal paling siap dan adil untuk mengatasi defisit APBN. Rencana regulasi ini sempat tertunda di awal tahun. Momentum penguatan harga batu bara saat ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerapkannya,” ujar Adila.

Usulan tarif progresif

Adila menyampaikan dua rekomendasi Sustain kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan pajak terhadap barang kebutuhan ritel masyarakat yang berpotensi memicu inflasi, mengurangi konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan biaya hidup.

Kedua, pemerintah didorong segera menerbitkan regulasi bea ekspor batu bara dengan tarif progresif. Dengan skema tersebut, penerimaan negara dapat meningkat ketika harga komoditas menguat. Dana tambahan itu, menurut Adila, dapat digunakan untuk mendukung belanja prioritas dan program perlindungan sosial.

Usulan tersebut disampaikan ketika pemerintah menyesuaikan proyeksi pendapatan negara untuk menjaga keseimbangan dan kredibilitas fiskal. Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan outlook APBN 2026 telah disesuaikan.

Penyesuaian itu diperlukan karena belanja negara meningkat, antara lain akibat pengeluaran tidak terduga untuk menangani bencana alam di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menaikkan target pendapatan negara agar kebutuhan belanja tetap dapat dipenuhi.

Source link

RELATED ARTICLES

Paling Populer