Ketua Komisi XI DPR RI Mewanti-wanti Pemda dan Kades Soal Dana Desa
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa mengenai pentingnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sikap tegas tersebut disampaikannya dalam acara “Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis (30/4).
Pentingnya Dana Desa bagi Pembangunan Pedesaan
Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap pengeluaran Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial. Dana Desa menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan dari level terbawah.
Lebih lanjut, Dana Desa juga menjadi langkah konkret untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada desa sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia dan keuangannya, termasuk melalui Dana Desa.
Penekanan Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa
Meskipun ada peningkatan alokasi Dana Desa dari waktu ke waktu, Ketua Komisi XI DPR RI tetap menyoroti pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai untuk mengelola dana tersebut dengan efektif. Sejumlah kendala seperti kurangnya dokumentasi, kekurangan transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran seringkali terjadi di lapangan.
Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi sangat penting bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Ia juga menjelaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi keuangan negara dan menekankan agar para kepala desa membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemda dan BPK, guna meningkatkan tata kelola keuangan desa.
