Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Perjanjian Paris tahun 2016. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pajak karbon yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun dasar hukumnya sudah ada, pemerintah masih menghadapi kendala dalam menyusun peta jalan untuk implementasi pajak karbon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa masalah terbesar bukan pada desain konsep, melainkan pada koordinasi kebijakan lintas sektor.
Kendala utama terletak pada kondisi ekonomi global dan domestik yang belum pulih sepenuhnya, tingginya harga energi, dan kebutuhan pangan internasional yang membuat pemerintah berhati-hati dalam menerapkan pajak karbon. Selain itu, potensi pajak karbon diperkirakan akan meningkatkan biaya listrik dan memerlukan subsidi pemerintah yang berisiko bagi APBN yang sudah defisit. Dokumen NDC Indonesia juga belum menyertakan pricing karbon dalam strategi emisi, sehingga integrasi kebijakan iklim dengan instrumen fiskal masih belum optimal.
Meskipun Indonesia hanya berkontribusi sekitar 2 persen dari total emisi global, penerapan pajak karbon dianggap penting untuk mendukung transisi energi bersih. Namun, sinkronisasi antara pajak karbon, pasar karbon, target NDC, dan kesiapan sektor industri serta pemerintah masih lemah, sehingga peta jalan pajak karbon masih harus diperbaiki tanpa menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.
